🎳 Gaji Guru Honorer Sma Smk Sumut

VIVA- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengungkapkan gaji guru di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, masih sangat rendah dibandingkan gaji guru di Jepang.Dengan itu, kualitas pendidikan di Tanah Air masih kurang dan sulit bersaing di tingkat internasional. "Saya baru pulang dari Jepang, saya berbicara dengan Gubernur Jepang di Nagoya (berbicara tentang pendidikan)," sebut Edy GajiHonorer-Ilustrasi. MEDAN, SUMUTPOS.CO - Guru honor SMA dan SMK dapat bernafas lega. Pasalnya, honor mereka yang sebelumnya tidak tertampung di APBD Sumut 2017, kini sudah dapat dialokasikan untuk enam bulan gaji, dengan pagu angaran sebesar Rp45 miliar. Bahkan, dalam bulan ini sudah bisa disalurkan ke masing-masing daerah. Syukurnya tahun lalu penghasilan para guru ini telah bertambah. Sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 Rp2,9 juta. Sayangnya, gaji itu hanya untuk tenaga pendidik tingkat SMA/SMK. Lantas bagaimana nasib guru honorer SD dan SMP? "Khusus SD/SMP, kewenangan itu berada di daerah masing. KepalaDinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi."Saya besok (Hari ini Jumat (12/1) akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,"jawabnya. MEDAN SUMUTPOS.CO - Guru honor SMA dan SMK dapat bernafas lega. Pasalnya, honor mereka yang sebelumnya tidak tertampung di APBD Sumut 2017, kini sudah dapat dialokasikan untuk enam bulan gaji, dengan pagu angaran sebesar Rp45 miliar. Bahkan, dalam bulan ini sudah bisa disalurkan ke masing-masing da Bisniscom, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap (honorer) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran. DinasPendidikan Kota Palembang. Perbedaan Jumlah Data Guru Honorer SMA/SMK Pasca Peralihan. 2017-03-24. Membengkaknya jumlah guru honorer sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) pasca peralihan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi banyak menimbulkan permasalahan baru, salah satunya mengenai pencairan gaji guru honorer yang belum ada kejelasan 2019 Pemprov Sumut Naikkan Gaji Guru Honorer hingga Bangun Sekolah Baru. 30 Desember 2019 08:48:22 WIB Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap (honorer) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut. Gajiguru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer. otoiepT. Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Artikel Terkait Pangkep - Sebanyak 300 honorer Damkar dan Satpol PP Pangkep menggelar aksi unjuk rasa menagih gaji 4 bulan di tahun 2022 yang belum dibayarkan. Padahal Pemkab Pangkep awalnya berjanji akan membayarkan gaji tersebut pada bulan Juni tahun ini."Sebelumnya, saat ada demo dari mahasiswa ada pernyataan dari Pemkab bahwa tunggakan gaji 4 bulan akan dibayar pada bulan 6 atau Juni tahun ini," ujar honorer Damkar Pangkep berinisial M kepada detikSulsel, Senin 5/6/2023.M mengatakan para honorer Damkar dan Satpol PP Pangkep pun menggeruduk kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD untuk menagih janji tersebut pada Senin 5/6. Dia berharap Pemkab tidak hanya mengumbar janji terkait pembayaran gaji mereka. "Itu makanya kami datang menagih janji tersebut," menuturkan para honorer Damkar dan Satpol PP Pangkep sangat bergantung pada gaji mereka untuk bertahan hidup. Pembayaran gaji 4 bulan yang menunggak akan sangat membantu mereka."Kami dan teman-teman kami ini banyak kesulitan dan bergantung dengan gaji, makanya kalau tunggakan gaji 4 bulan dibayar bisa sangat membantu kami untuk bertahan hidup," saat menemui BKAD, mereka kembali dijanji untuk menunggu sampai akhir tahun. BKAD berdalih pembayaran gaji tersebut baru akan dianggarkan di APBD Perubahan 2023."Tadi disuruh menunggu sampai akhir tahun karena katanya baru mau dianggarkan di APBD Perubahan 2023," menambahkan sebenarnya ada 6 bulan gaji mereka yang menunggak dan baru 2 bulan sudah dibayarkan. Sementara 4 bulan sisanya belum dibayarkan sejak 2022 lalu."Ini sisa yang 4 bulan yang gaji tahun 2022 lalu yang kami tuntut pembayarannya," itu, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah BKAD Pangkep, Asri belum memberi tanggapan terkait aksi penggerudukan yang dilakukan para honorer untuk meminta kejelasan sisa gaji 4 bulan tahun 2022 lalu. Upaya konfirmasi detikSulsel belum Pangkep Anggarkan Rp 1 MiliarKadis Damkar dan Satpol PP Pangkep Muhammad Idris memastikan sisa gaji 4 bulan anggotanya yang menunggak sejak 2022 lalu akan dibayarkan. Pembayaran gaji tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023 senilai Rp 1 miliar."Itu tadi mereka honorer Damkar dan Satpol PP datang ramai-ramai pertanyakan kepastian pembayaran 4 bulan gaji," ungkap Idris kepada detikSulsel, Senin 5/6.Idris menuturkan para honorer mendapatkan informasi mengenai pembayaran sisa gaji 4 bulan pada tahun 2022 lalu secara tidak lengkap. Mereka menyangka pembayaran gaji dilakukan langsung pada bulan Juni tahun ini."Bukan dibayar bulan Juni ini, tetapi akan diperjelas apakah pembayaran gaji 4 bulan jadi utang Pemda atau tidak. Nah kami sudah jelaskan itu ke mereka dan mereka mengerti," mengungkap bahwa pembayaran gaji 4 bulan pada tahun 2022 lalu masuk sebagai utang Pemda Pangkep. Ada 700-an honorer Damkar dan Satpol PP yang gajinya belum dibayarkan dengan total Rp 1 miliar."Jadi utang Pemda pembayaran gaji honor selama 4 bulan itu ada Rp 1 miliar lebih," menegaskan pembayaran gaji 4 bulan tersebut akan dibayarkan melalui anggaran di APBD Perubahan 2023. Pembayarannya akan disalurkan di akhir tahun."Iya Rp 1 miliar untuk membayar tunggakan gaji 4 bulan di APBD Perubahan nanti. Dan semoga setelah disetujui dapat segera terbayarkan," imbuhnya. hsr/sar

gaji guru honorer sma smk sumut